KAWANNEWS-Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pengawasan dan membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui transformasi MBG 2.0. Langkah ini dilakukan seiring meluasnya jangkauan program yang kini tercatat mencapai 57.491.334 penerima manfaat, dengan dukungan 26.385 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan keterlibatan lebih dari satu juta tenaga kerja.
Transformasi tersebut tidak hanya berorientasi pada perluasan layanan, tetapi juga menitikberatkan pada keamanan pangan, ketepatan data penerima manfaat, serta peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan program. BGN menilai, semakin besar skala pelaksanaan MBG, semakin ketat pula standar dan pengawasan yang harus diterapkan.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menegaskan bahwa pembenahan MBG harus memastikan makanan yang disalurkan aman, bergizi, dan tepat sasaran. Menurutnya, perubahan dilakukan untuk memperbaiki sistem kerja sekaligus menjawab berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan program.
“Pertanyaannya bukan lagi berapa banyak, tapi seaman apa? BGN mengambil keputusan besar, tidak sekadar memperbaiki, tapi merombak cara kerja,” tegas Tysa dalam keterangan resminya, Kamis (22/10/2026).
Salah satu langkah utama MBG 2.0 adalah memperketat standar higiene dan sanitasi di setiap SPPG, termasuk kewajiban memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). BGN juga memperbarui Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memperjelas tanggung jawab para pihak serta memperkuat akuntabilitas. Selain itu, pelabelan pada wadah makanan diterapkan untuk memberikan informasi mengenai batas waktu aman konsumsi.
Di sisi lain, BGN membenahi pendataan penerima manfaat melalui sinkronisasi data kementerian dan lembaga dengan kondisi faktual di lapangan. Penataan ini disertai pemfokusan kembali penerima manfaat melalui Surat Penetapan Sementara (SPS) 1 dan 2. Langkah tersebut diharapkan membuat perencanaan jumlah makanan, produksi, dan distribusi lebih akurat sesuai kebutuhan penerima.
BGN juga menguji coba konsep penyajian prasmanan di 66 SPPG yang tersebar di 10 provinsi. Inovasi ini diarahkan untuk meningkatkan pengalaman makan peserta didik sekaligus menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama. Hasil uji coba menjadi bahan evaluasi untuk menyesuaikan model pelayanan dengan kebutuhan satuan pendidikan dan kondisi setempat.
Perluasan program turut menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. BGN menyebut hampir 1.500 SPPG telah diaktifkan di wilayah dengan tantangan geografis dan kebutuhan gizi tersebut, terdiri atas 480 SPPG di Indonesia Timur dan 980 SPPG di Indonesia Tengah.
Untuk memperkuat distribusi dan ketersediaan bahan pangan, BGN mengembangkan ekosistem rantai pasok lokal berbasis digital melalui Loka MBG. Program Patriot Gizi juga dikembangkan dengan membina tenaga SPPI agar berperan dalam edukasi keamanan pangan, penggerakan program, dan pendataan dampak MBG di masyarakat. Pendekatan ini diharapkan memperkuat keterlibatan pemasok lokal sekaligus mendukung perekonomian daerah.
Tysa menegaskan, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari besarnya jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas layanan dan konsistensi penerapan standar. “MBG 2.0 bukan tentang program yang lebih besar, tapi program yang lebih benar. Skala besar, standar tinggi, karena anak Indonesia layak dapat yang terbaik,” pungkasnya.
Melalui transformasi MBG 2.0, BGN berupaya memastikan perluasan program berjalan beriringan dengan peningkatan keamanan pangan, akurasi data, efisiensi distribusi, dan pengawasan. Konsistensi pelaksanaan di lapangan menjadi kunci agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat dan kualitas layanan tetap terjaga.(RedaksiKawannews)
