KAWANNEWS-Maraknya ujaran kebencian, penghinaan terhadap suku, hingga dugaan pelanggaran hukum melalui media sosial menjadi fenomena yang kian memprihatinkan dan menjadi Perhatian public didalam negeri. Sejumlah konten yang viral, khususnya di platform TikTok telah memicu polemik di tengah masyarakat dan bahkan berujung pada proses hukum dan hal ini menjadi perhatian public terutama di kalangan masyarakat Halak Hita.
Menyikapi fenomena tersebut berbagai kalangan menilai, saat ini media sosial yang semestinya menjadi sarana menyampaikan gagasan, membangun komunikasi, serta mempererat persaudaraan justru dijadikan panggung untuk melontarkan penghinaan, menyebarkan kebencian, memprovokasi, atau mempertajam perbedaan yang berpotensi merusak keharmonisan kehidupan bermasyarakat hingga terkasen sejumlah TikTokers menormalisasi semua hal dilakukan di TikTok demi untuk mencarai cuan di TikTok ataupun untuk mencari sebuah sensasi.
Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP)-Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul,S.H,M.H pada Minggu (01/11) kepada Kawannews.com menyampaikan keprihatinan mendalam. Ia menegaskan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital harus berjalan seiring dengan etika, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap hak dan martabat orang lain.
Dalam konteks tersebut, menyoroti kasus yang melibatkan oknum berinisial MN beberapa hari lalu yang diduga melakukan penghinaan terhadap suku lain melalui media sosial-TikTok. Lamsiang menyayangkan tindakan tersebut dan menegaskan bahwa DPP-HBB tidak membenarkan maupun menoleransi segala bentuk penghinaan terhadap suku, agama, ras, maupun golongan mana pun meski dengan alasan apapun juga. Lamsiang menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Direktorat Cyiber Polda Sumatera Utara dalam menangani sejumlah kasus dugaan ujaran kebencian yang belakangan menjadi perhatian publik.
Menurutnya, penegakan hukum merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab atas pernyataan dan konten yang disebarluaskan melalui media digital. Hukum harus ditegakkan secara profesional, tegas, dan adil tanpa pandang bulu agar memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat luas.
“Selain itu perbedaan identitas bukan alasan untuk saling merendahkan. Sebaliknya, keberagaman merupakan kekuatan yang harus dijaga dan dihormati. Lamsiang juga mengingatkan bahwa masyarakat harus memahami konsekuensi dari setiap aktivitas di ruang digital. “Media sosial bukan ruang tanpa aturan, dan kebebasan berbicara bukanlah pembenaran untuk menyerang kehormatan, merendahkan identitas, ataupun menyebarkan konten yang dapat memecah belah masyarakat. Karena itu, HBB mendukung kepolisian untuk menangani kasus tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku,ujarnya dengan tegas.
Pasca viralnya dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh MN saat melakukan Konten di TikTok dengan LW serta video viral yang beredar saat MN akan dijemput oleh pihak kepolisian di Porsea dan Video saat MN berada di salah satu RS dan sedang sakit dan permintaan maaf yang disampaikana oleh MN , hal tersebut juga memunculkan berbagai asumsi public yang pro dan kontra disejumlah Diskusi publik di Room di TikTok.
Dilain pihak sejumlah kalangan meminta agar proses hukum tetap berlanjut sehingga ada efek jera meski telah meminta maaf dan dipihak lain juga menuding hal tersebut terlalu cepat diproses dan langsung ada upaya penangkapan atau proses dari APH, sementara banyak dugaan kasus yang serupa namun belum ada proses ujar para Nitizen dengan berbagai narasi yang pro dan kontra atas hal tersebut (Red-KN)














