KAWANNEWS-Pelaksanaan proyek Revitalisasi Pedestrian Tanggul Sungai Sigeaon di Jalan Diponegoro, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, menuai sorotan. Proyek yang menelan anggaran lebih dari Rp1,2 miliar tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis.
Dugaan itu mencuat setelah sejumlah wartawan menyaksikan langsung proses pengerjaan di lokasi pada Rabu (11/11/2026). Dalam pengamatan tersebut, terlihat pekerja melakukan pelapisan atau plesteran semen pada permukaan tembok tanggul tanpa terlebih dahulu melakukan pembersihan maupun pengikisan permukaan dinding.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan. Sebab, persiapan permukaan merupakan salah satu aspek penting dalam pekerjaan plesteran agar material baru dapat melekat dengan baik pada permukaan lama.
Tidak hanya itu, sejumlah bagian tembok tanggul yang tampak mengalami retakan cukup parah juga terlihat ditutup menggunakan adukan semen. Penanganan tersebut menimbulkan kekhawatiran apakah perbaikan dilakukan sesuai metode teknis yang dipersyaratkan atau sekadar menutupi kerusakan pada permukaan tembok.

Saat dikonfirmasi oleh wartawan, beberapa pekerja yang mengaku berasal dari Medan menyebutkan bahwa metode pengerjaan tersebut merupakan perintah mandor di lapangan.Pernyataan pekerja itu semakin menimbulkan tanda tanya mengenai penerapan metode kerja serta fungsi pengawasan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Muncul dugaan bahwa pekerjaan dilakukan dengan mengejar target penyelesaian sebelum berakhirnya tahun anggaran 2026. Namun, dugaan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak pelaksana maupun instansi yang bertanggung jawab.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut bernama Revitalisasi Pedestrian Tanggul Jalan Diponegoro Kecamatan Tarutung, berada di bawah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara.Proyek tersebut dikerjakan oleh CV Gantari Bakti Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp1.203.815.601,55, bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2026.

Masa pelaksanaan pekerjaan tercantum selama 75 hari kalender, dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tertanggal 8 Oktober 2026.
Berpotensi Bertentangan dengan Ketentuan Jasa Konstruksi
Apabila dugaan ketidaksesuaian metode dan mutu pekerjaan tersebut terbukti melalui pemeriksaan teknis, pelaksanaannya patut dievaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah, khususnya Pasal 59, yang mengatur kewajiban penyedia jasa dan pengguna jasa untuk memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
Selain itu, ketentuan mengenai tanggung jawab penyedia jasa konstruksi juga harus menjadi perhatian, termasuk kewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, standar teknis, dan ketentuan mutu yang telah ditetapkan.
Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, pelaksanaan pekerjaan juga harus mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Dengan demikian, pekerjaan yang menggunakan uang negara tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian fisik dan pencapaian target waktu, tetapi harus menjamin kualitas, fungsi, serta ketahanan hasil pembangunan.

Dinas Terkait dan Pengawas Diminta Turun ke Lapangan
Melihat kondisi tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara selaku instansi yang bertanggung jawab diminta segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap pekerjaan tersebut.
Konsultan pengawas juga perlu memberikan penjelasan mengenai metode pelaksanaan, proses pengawasan, serta kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan dokumen kontrak.
Pemeriksaan sebaiknya tidak hanya dilakukan secara visual, tetapi juga melalui evaluasi teknis terhadap kondisi retakan tembok tanggul, metode perbaikan, persiapan permukaan, serta kualitas material yang digunakan.Jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, pihak pelaksana harus diminta melakukan perbaikan sesuai ketentuan kontrak dan rekomendasi teknis.
Pengawasan juga penting dilakukan untuk memastikan anggaran sebesar Rp1,2 miliar lebih tersebut benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Sebab, proyek yang dibangun menggunakan uang rakyat bukan sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan di atas kertas. Mutu, keamanan, dan manfaat pembangunan harus menjadi prioritas. (KN-5000)















